SHUT UP !!: Oktober 2010

TUGAS MAKALAH

ILMU SOSIAL DASAR

URBANISASI PASCA LEBARAN

NAMA : ADITYA MAHENDRA SAPUTRA

NPM : 10110199

KELAS : 1-KA34

Mata Kuliah : Ilmu Sosial Dasar

Dosen : Muhaammad Burhan Amin

Topik Tugas : Urbanisasi Pasca Lebaran

Kelas :1-KA34

Dateline Tugas : 14 oktober 2010

Tanggal Penyerahan & Upload Tugas : 14 oktober 2010

P E R N Y A T A A N

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh pekerjaan ini kami buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain.

Apabila terbukti tidak benar, kami siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.

P e n y u s u n

NPM	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
10110199	ADITYA MAHENDRA SAPUTRA

Program Sarjana ………………………………….

UNIVERSITAS GUNADARMA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

LATAR BELAKANG, TUJUAN, SASARAN

BAB II PERMASALAHAN 5

KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, TANTANGAN /HAMBATAN

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 11

KESIMPULAN,REKOMENDASI

REFERENSI 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota menemukan momentumnya setiap tahun sekali, yakni seusai mudik Lebaran tiba. Tradisi mudik merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang tidak dijumpai di negara lain. Bahkan, mungkin mobilisasi penduduk ini diperkirakan terbesar di dunia. Menjelang lebaran masyarakat Indonesia kota hijrah ke kampung halamannya. Sebagian besar mereka bekerja di sektor informal, contohnya pedagang keliling, pedagang kaki lima dan sebagainya. Pasca lebaran adalah moment yang paling sering dimanfaatkan para calon perantau untuk ikut mencicipi hidup di kota. Ketertarikan mereka untuk merantau ke kota tidak lepas dari pengaruh perantau lama yang kebetulan sedang mudik ke daerah asalnya dan perantau lama biasanya membawa teman/kerabatnya untuk menetap di kota untuk mencari lapangan kerja dan mencari kehidupan yang lebih bermakna. setelah lebaran mereka kembali ke kota untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kerasnya kehidupan perkotaan tak menyurutkan niat kaum urban mencari kehidupan yang lebih baik di ibukota negara ini. Kondisi pedesaan yang terbelakang dan tertinggal, ditambah kisah sukses yang diceritakan teman atau kerabat yang merantau, makin menguatkan keinginan untuk mencicipi kehidupan dikota. Urbanisasi bukanlah termasuk tindakan yang melanggar aturan khususnya di Indonesia, karena Indonesia adalah Negara kesatuan yang membebaskan persebaran warganya. Setiap warga Negara mempunyai haknya masing-masing untuk mencari kehidupan yang layak dimanapun tempatnya. Akan tetapi yang jadi masalah adalah jika urbanisasi ini dihadapkan pada sebuah realitas, yakni menumpuknya konsentrasi migrasi pada beberapa kota tertentu. Akibatnya nampak terlihat sekarang ini (paling parah di DKI Jakarta), kondisi kota sudah tidak mampu lagi menampung jumlah penduduknya (oversize people) dan frekuensi urbanisasi kian tahun semakin bertambah.

B. Tujuan

Meningkatkan suatu dimensi yang sangat kompleks yang memberikan stimulasi perubahan struktur ekonomi, sosial, politik dan kultural. Di kota-kota besar seperti di Jakarta urbanisasi sangat melonjak karena orang desa menginginkan bertempat tinggal di Jakarta untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menurut teori umum semakin meningkat persentase penduduk di suatu kota semakin meningkat produk domestik bruto dan capaian pembangunan manusia dari penduduk di kota tersebut. Menurut pemerintah tahun kelulusan siswa/mahasiswa sangat penting bagi suatu wilayah ,selain karena segi kuantitas tidak banyak dan segi kualitas mayoritas adalah tenaga-tenaga yang terdidik memiliki potensial dan mempunyai prospek kerja cukup tinggi. Dari sudut pandang urbanisasi bernilai positif bagi kemajuan kota, karena urbanisasi termasuk hal penting untuk menjadi lebih baik atau bisa di sebut dengan merubah nasib dan setiap manusia yakin bahwa dunia pasti selalu berputar.

C. Sasaran

Mudik menjadi jembatan untuk meningkatkan perekonomian informal di kota dan membawa dampak bagi sektor pertanian dan informal di desa, serta meningkatkan perekonomian, sosial, politik di daerah tersebut. Upaya yang menjadi sasaran pemerintah adalah dapat membangun program pembangunan secara merata di beberapa daerah, seperti membangun sebuah pembangunan antar daerah (interregional development) dan membantu daerah yang masih kurang atau belum maju pembangunannya. Bukti empiris menunjukkan hubungan antara urbanisasi dan kemajuan itu bisa terwujud jika urbanisasi berada pada tingkat yang terkontrol (UNDP, Human Development Report, 2005). Alih-alih kemajuan yang didapatkan dari urbanisasi, justru urbanisasi akan menjadi biang kerok berbagai permasalahan di kota. Kemiskinan, pengangguran, pemukiman kumuh, banyaknya gepeng (gelandangan dan pengemis), tingkat kriminalitas tinggi adalah sebagian contoh akibat langsung maupun tidak langsung dari urbanisasi. Jadi tidaklah janggal jika pemerintah kota menjadi pihak yang paling getol menghadapi “ancaman urbanisasi”.

BAB II

PERMASALAHAN

Tingginya urbanisasi ke kota-kota besar di Indonesia karena pembangunan di daerah-daerah jauh tertinggal. Pemerintah terlalu memfokuskan pembangunan di Jakarta dan beberapa kota besar, akibatnya jumlah orang yang datang untuk mengadu nasib setiap tahun jumlahnya meningkat. Dalam kondisi seperti ini, operasi yustisi yang dilakukan Pemda di kota-kota besar seperti DKI Jakarta untuk mencegah masuknya kaum urban. Pemerintah tidak akan mampu mengurangi angka urbanisasi di kota besar. Urbanisasi dihadapkan pada sebuah realitas, yakni menumpuknya konsentrasi migrasi pada beberapa kota tertentu.

Analisis permasalahan urbanisasi pasca lebaran dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal dilihat dari sisi :

1. KEKUATAN (strength)

a) Urbanisasi pada tingkatan tertentu dari sisi ekonomi justru akan menguntungkan kota tujuan urbanisasi. Dalam teori umum semakin meningkat persentase penduduk suatu kota semakin meningkatkan produk domestik bruto dan capaian pembangunan manusia dari penduduk di kota itu dan urbanisasi juga menguntungkan para perantau untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Dengan adanya urbanisasi pengangguran di berbagai pedesaan dapat berkurang karena di kota-kota besar banyak sekali peluang kerja di bidang apapun asalkan perantau itu mempunyai skill dan potensi yang cukup.

b) Tahun kelulusan siswa/mahasiswa dari studinya menurut pemerintah kota bukan ancaman serius, selain karena segi kuantitas tidak terlalu banyak, dilihat dari segi kualitas mayoritas adalah tenaga-tenaga terdidik yang potensial dan mempunyai prospek kerja (formal) cukup tinggi. Bahkan banyak yang memandang mereka akan membawa urbanisasi kearah positif untuk kemajuan kota. Siswa/mahasiswa harus mempunyai soft skill yang menunjang kerjanya seperti keuleten, pekerja yang keras, humanis dalam membangun jaringan, dan yang paling penting adalah kejujuran untuk membangun trustment.

c) Arus pasca lebaran yang paling diantisipasi ekstra oleh pemerintah kota dan menjadi ancaman serius bagi mereka. Kebanyakan perantau baru dari arus balik lebaran ini datang dari wilayah miskin di Indonesia. Kebanyakan lagi dari mereka tidak mempunyai modal yang cukup mengarungi sengitnya persaingan kerja di kota. Dengan latar pendidikan minim, skill yang kurang dan sumber daya finansial (modal dana) juga kurang memadai semakin mempersulit para migran urban meraih kesuksesan di kota.

d) Urbanisasi merupakan penyerapan tenaga kerja eks pertanian untuk bekerja di sektor industri, khususnya yang bersifat padat karya. Jadi urbanisasi merupakan mekanisme pemenuhan kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja dan Prospek lapangan kerja di perkotaan yang cukup terbuka. Selain itu, mereka tergiur oleh sukses yang diraih warga daerah asalnya. faktor pendorong urbanisasi di mana desa atau daerah asal orang-orang yang merantau ke kota sama sekali tidak memberikan jaminan perbaikan masa depan. Desa tetap terbelakang dan taraf kehidupan masyarakatnya masih terkategorikan miskin.

2. KELEMAHAN (weakness)

a) Salah satu permasalahan dalam proses pembangunan daerah di Indonesia selama ini adalah adanya disparitas/ketimpangan pembangunan antara kawasan perdesaan dan perkotaan. Kota bertumbuh dengan cepat, sedangkan di desa gerak pembangunan boleh dikatakan jalan di tempat, bahkan di era otonomi daerah sekalipun.
Pembangunan cenderung terpusat pada kawasan perkotaan sehingga masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Rendahnya akses masyarakat desa terhadap berbagai sumber daya kehidupan pada tingkat individu, rumah tangga, dan atau lingkungan yang lebih luas, menjadikan mereka hingga saat ini tetap menjadi kantong kemiskinan dan pengangguran.

b) Banyak faktor yang menyebabkan mengapa urbanisasi begitu tinggi hingga tak terkontrol. Salah satunya adalah dari peninggalan kebijakan jaman orde baru yang masih menyisakan masalah hingga dewasa ini. Paradigma sentralisasi pemerintahan dan pembangunan ekonomi terpusat adalah hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya urbanisasi dengan konsentrasi migrasi yang tidak sehat. Daerah kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah. Pemerintah pusat juga tidak mau memecah kosentrasi pembangunan ke daerah untuk pemerataan pembangunan. Yang terjadi sekarang ini adalah jomplangnya pembangunan satu daerah dengan daerah yang lain.

c) Semua program yang berhubungan dengan pembangunan daerah ini masih sulit diimplementasikan karena dipengaruhi banyak kepentingan dan kekuasaan pihak-pihak yang berkompeten, di samping pengaruh karakter tiap-tiap daerah yang pada umumnya tidak menyukai intervensi pihak lain atau bisa dikatakan mereka takut wilayahnya diambil orang lain. dengan adanya otonomi, seharusnya daerah mempunyai peluang dan pertumbuhan pembangunan yang lebih cepat dibanding dengan kota besar yang sudah maju. Permasalahan ketimpangan pembangunan bukan hanya dari pemerintah pusat melainkan juga dari pemerintah daerah (pemda). Tidak ada kemajuan berarti, jika Pemda setempat tidak memiliki visi yang sama untuk melakukan pembangunan. Padahal, dengan kewenangan yang dimiliki, daerah bisa menentukan sendiri keperluannya.

d) Urbanisasi yang "berlebih" akan menimbulkan problema kompleks di masyarakat perkotaan. Karena kaum urban yang pergi ke ibukota rata-rata tak berpendidikan formal memadai (unskilled and untrained labour) maka urbanisasi akan meningkatkan aktivitas ekonomi informal di perkotaan. Setiap pekerjaan di sektor industri tidak sepenuhnya mampu menyerap kaum urban. Sehingga mereka terpaksa harus mencari alternative untuk mengais-ngais rejeki di sektor informal.

3. PELUANG (opportunity)

a) Pengembangan aktivitas ekonomi yang berbasis lokal di DPP terkait erat dengan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki desa tersebut dan besarnya peluang pasar. Potensi yang dimaksud tidak terbatas pada sumber daya alam (natural capital), sumber daya manusia (human capital), sumber daya modal buatan manusia (humanmade capital), namun juga sumber daya modal sosial (social capital). Pendekatan pemerataan kesempatan itu merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas agar kesenjangan pendapatan makin berkurang antara masyarakat desa dan kota. Masalah utama untuk menjalankan upaya ini adalah perlunya pemihakan kepada proses intervensi pembangunan bagi masyarakat pedesaan. operasi yustisi yang digelar pemda di sejumlah kota besar tidak akan efektif menghambat laju urbanisasi, karena hanya bersifat temporer, dan tidak manusiawi.

b) Dengan adanya DPP, diharapkan masyarakat usia produktif tidak akan meninggalkan desa karena ada mata pencaharian baru tersedia di desa. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan pada umumnya, upaya tersebut dapat menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangan di dalam pertumbuhan perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka penciptaan kesempatan kerja, pemerintah perlu berhati-hati menerima investasi. Bagaimana pemerintah dapat mengajak para investor mau berinvestasi ke perdesaan.Yang dibutuhkan adalah investasi yang berbasis pada sumber daya ekonomi yang ada di perdesaan dan memberikan nilai tambah yang besar dalam penciptaan kesempatan kerja. Diperlukan juga revitalisasi pada sektor pertanian karena sektor inilah penyumbang pengangguran tertinggi.

c) Keseimbangan pembangunan itu bisa dicapai jika ada komitmen untuk melakukan pembangunan hampir semua sektor di pedesaan, seperti industri dan jasa. Selain itu, pemerintah perlu menata reforma agraria, memberdayakan masyarakat pedesaan dan membangun infrastruktur pedesaan. Setelah itu jangan sampai ada kesenjangan penghasilan yang tinggi antara desa dan kota. Bayangkan saja, dengan menjadi Pak Ogah (polisi cepek), pemulung, tukang semir sepatu, tukang parkir atau pengumpul barang bekas di Ibukota Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, kaum migran memperoleh pendapatan sebesar dua hingga tiga kali lipat dibandingkan penghasilannya di desa. Dengan adanya kesenjangan pendapatan itu, maka pilihan untuk berurbanisasi adalah hal yang rasional secara ekonomis bagi mereka.

d) Pembangunan cenderung terpusat pada kawasan perkotaan sehingga masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Rendahnya akses masyarakat desa terhadap berbagai sumber daya kehidupan pada tingkat individu, rumah tangga, dan atau lingkungan yang lebih luas, menjadikan mereka hingga saat ini tetap menjadi kantong kemiskinan dan pengangguran.

4. TANTANGAN/HAMBATAN (threats)

a) Tidak adanya kerja sama pembangunan antardaerah atau apa yang disebut interregional development, yang sudah ada sejak dulu namun tidak terlaksana secara baik. Misalnya, Jakarta bisa bekerja sama dengan daerah-daerah sekitar (Jabodetabek) untuk membantu daerah yang masih kurang atau belum maju pembangunannya. Bisa dilakukan dengan membantu mengelola lahan kering atau lahan-lahan lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan bagi daerah ataupun untuk menyerap tenaga kerja. Secara teoritik, pembangunan regional atau Jabodetabek adalah salah satu cara menahan urbanisasi.

b) Upaya menekan angka urbanisasi merupakan masalah yang memerlukan strategi jangka panjang berupa pemerataan pembangunan di berbagai aspek lokasi dan sektor. Pemerintah sebaiknya dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, baik di pedesaan maupun di pinggiran kota, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat dapat pulih, dan tak tergiur pergi mengadu nasib yang lebih baik ke kota-kota besar. Salah satu permasalahan dalam proses pembangunan daerah di Indonesia selama ini adalah adanya disparitas/ketimpangan pembangunan antara kawasan perdesaan dan perkotaan. Kota bertumbuh dengan cepat, sedangkan di desa gerak pembangunan boleh dikatakan jalan di tempat, bahkan di era otonomi daerah sekalipun

c) Awal pemerintah orde baru saat itu terlalu berfokus pada pembangunan industri subtitusi import (manufactur) dengan mengabaikan sektor yang menjadi penghidupan mayoritas penduduk yakni sektor pertanian. Kalaupun sektor pertanian sempat dianggap maju dengan swasemba berasnya, tapi kemajuannya hanya berlangsung singkat, karena orientasi pembangunan pertanian saat itu berdasarkan paradigma industri subtitusi import (mencukupi pangan nasional), bukan pada pengembangan sumber daya pertanian dan keunggulan produk pertanian. Sektor pertanian sangat identik dengan kehidupan ekonomi desa. Jika sektor pertanian tidak berkembang maka ekonomi desa juga terkena dampak buruknya. Sektor pertanian yang tidak menjanjikan lagi dan lapangan perkejaan yang minim di desa, ditambah lagi rata-rata pendidikan yang rendah menjadi faktor pendorong masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi.

d) Arus urbanisasi ke kota-kota besar tidak akan pernah bisa dicegah. Setiap kota akan selalu didatangi calon pencari kerja karena memiliki daya tarik terutama dari sisi ekonomi. Cara menghindarkan para pendatang ini menjadi beban adalah dengan menegakkan aturan yang ada. kaum pendatang itu tidak akan menjadi masalah selama pemerintah kota konsisten dengan aturan hukum yang ada. Misalnya, pedagang kaki lima itu ditempatkan pada daerah-daerah yang memang diperbolehkan untuk berjualan. Ada tiga trigering factors yang memicu fenomena urbanisasi di Indonesia. Pertama, menyusutnya lapangan kerja dan perubahan struktur kepemilikan tanah di pedesaan. Kedua, penetrasi gaya atraktif warga urban melalui mudik. Serta faktor ketiga, efek mercu-suar dari kota metropolis yang didapat melalui jalur informasi yang notabene memang dikendalikan dari kota metropolis. Ketiga faktor ini berjalin-berkelindan untuk memompa urbanisasi hingga menyentuh dan melampaui platform toleransi.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

a) Karena urbanisasi dilandasi motif-motif ekonomi, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengendalikan arus urbanisasi harus dilakukan secara ekonomi pula. Manajemen urbanisasi yang efektif tidak saja melalui tindakan persuasif seperti yang selama ini kita lakukan. Percuma saja menghimbau agar warga yang mudik tidak membwa rekan baru ketika kembali ke kota.Yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah dan swasta member stimulasi kegairahan ekonomi pedesaan. Penciptaan lapangan kerja produktif di desa sangat urgen untuk membendung arus urbanisasi. Bagaimana agar membuat sektor pertanian tetap menarik, seraya mempersiapkan alternatif mobilitas sektoral menuju bidang usaha yang lebih produktif di pedesaan, merupakan cara efektif meredam arus urbanisasi.

b) perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas, serta merespons permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Dalam rangka penciptaan kesempatan kerja, pemerintah perlu berhati-hati menerima investasi. Bagaimana pemerintah dapat mengajak para investor mau berinvestasi ke perdesaan.Yang dibutuhkan adalah investasi yang berbasis pada sumber daya ekonomi yang ada di perdesaan dan memberikan nilai tambah yang besar dalam penciptaan kesempatan kerja. Diperlukan juga revitalisasi pada sektor pertanian karena sektor inilah penyumbang pengangguran tertinggi.

c) Satu permasalahan dalam proses pembangunan daerah di Indonesia selama ini yaitu adanya disparitas/ketimpangan pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Kota tumbuh cepat, sedang di desa gerak pembangunan boleh dikatakan jalan di tempat, bahkan di era otonomi daerah sekalipun. Pembangunan cenderung terpusat pada kawasan perkotaan sehingga masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Rendahnya akses masyarakat desa terhadap berbagai sumber daya kehidupan pada tingkat individu, rumah tangga, dan atau lingkungan yang lebih luas, menjadikan mereka hingga saat ini tetap menjadi kantong kemiskinan dan pengangguran.

d) Kota mulai kelebihan penduduk yang berakibat semakin mudah terjadi konflik. Dengan membengkaknya masyarakat urban itu, tak heran jika kondisi perkotaan kian semrawut. Rumah-rumah berdempet-dempet, kendaraan bermotor bertambah drastis. Jangan heran jika kebakaran dan macet selalu menjadi fenomena yang tidak asing di kota. Belum lagi masalah perumahan-perumahan kumuh, PKL, anak jalanan dan prostitusi yang tak kunjung tuntas. Setiap tahun, aparat yang menangani masalah penduduk ini disibukkan dengan kedatangan warga baru. Sebagai tujuan urbanisasi, kota besar memang menjadi idola orang desa. Akhirnya, mereka yang bercita-cita memperbaiki kehidupannya berbondong-bondong ke kota dan memberi kontribusi besar pada tingkat pertumbuhan penduduk. Ibarat pepatah, ada gula ada semut, manisnya kota selalu dicari oleh banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

2. REKOMENDASI

a) Melarang penduduk pindah ke kota. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah kota di indonesia dalam beberapa tahun terakhir, biasa disebut dengan operasi yustisi. Kebijakan ini dipandang terutama dari kalangan LSM terlalu otoriter dan berpotensi melanggar HAM. Pandangan ini ditentang oleh Direktur Eksekutif KP3I (Komite Pemantau Pemberdayaan Parlemen Indonesia) Tom Pasaribu dan menganggap operasi yustisi tidak melanggar HAM. Alasannya sangat logis karena memang sasaranya adalah orang-orang yang tidak jelas identitasnya dan berkeliaran di kota, jadi tidak ada pelanggaran HAM didalamnya. Kebijakan jangka pendek ini ternyata cukup efektif untuk sedikit menekan arus urbanisasi.

b) Harus menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota. Keseimbangan pembangunan itu bisa dicapai jika ada komitmen untuk melakukan pembangunan hampir semua sektor di pedesaan, seperti industri dan jasa. Selain itu, pemerintah perlu menata reforma agraria, memberdayakan masyarakat pedesaan dan membangun infrastruktur pedesaan. Setelah itu jangan sampai ada kesenjangan penghasilan yang tinggi antara desa dan kota. Bayangkan saja, dengan menjadi Pak Ogah (polisi cepek), pemulung, tukang semir sepatu, tukang parkir atau pengumpul barang bekas di Ibukota Jakarta atau di Surabaya, kaum migran memperoleh pendapatan sebesar dua hingga tiga kali lipat dibandingkan penghasilannya di desa. Dengan adanya kesenjangan pendapatan itu, maka pilihan untuk berurbanisasi adalah hal yang rasional secara ekonomis bagi mereka.

c) Pemerintah harus mengembangkan kota-kota kecil di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Cara ini kini mendapat respons positif dari berbagai negara dan menjadi bahan kajian dari badan kependudukan dunia dalam rangka membangun kemajuan suatu bangsa atau negara. Kajian itu didasarkan atas pemikiran bahwa urbanisasi merupakan salah satu wujud modernisasi sehingga perlu dikelola secara baik. Solusi kedua dan ketiga diatas termasuk penyelesaian dalam jangka panjang.

d) Pemerintah daerah harus fokus dalam melakukan pembangunan ekonomi perdesaan yang berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi perdesaan yang menciptakan kesempatan kerja yang memadai, sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Dengan cara inilah, akan mengurangi penduduk desa yang mengadu nasib ke kota dan laju urbanisasi akan dapat dikendalikan.